Gagal Mengetahui Jumlah Penduduk nya Sendiri, Ditipu Data BPS ? Pj Bupati Flores Salahkan Jumlah Para Pengungsi Erupsi Lewotobi Laki-Laki

Gagal Mengetahui Jumlah Penduduk nya Sendiri, Ditipu Data BPS ? Pj Bupati Flores Salahkan Jumlah Para Pengungsi Erupsi Lewotobi Laki-Laki 

Pj Bupati Flores Timur Heran Dengan Data Pengungsi Erupsi Lewotobi di Sikka Lebih dari 3.000, Menunjuk Data Yang Salah atau orang yang salah sih ?

Flores Timur, 14 November 2024

 Pejabat (Pj)Bupati Flores Timur, NTT, Sulastri HI Rasyid, mengaku heran dengan jumlah warga Flores Timur yang mengungsi ke Kabupaten Sikka yang mencapai lebih dari 3.000 orang. Komentar menyedihkan dari seorang Pj Bupati ini indikasi betapa menyedihkannya menjadi penduduk di Flores Timur yang dilanda bencana. Bahkan jumlah penduduk nya sendiri dipertanyakan dan dicurigai. Komentar sang Pj Bupati ini menyiratkan bahwa kalau bukan penduduk Flores Timur, maka dianggap bukan manusia dan tidak perlu ditolong, karena tidak ada anggaran daerah untuk menolong mereka yang tidak tercatat sebagai penduduk. Mereka yang dilanda bencana bukan penduduk tidak perku ditolong meskipun mereka ini manusia. 

Kebijakan bernuansa arogansi kedaerahan dan kewilayahan ini disampaikan Sulastri saat rapat bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di posko pengungsian Desa Kobasoma, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores pada Kamis (14/11/2024)

Sulastri mengungkapkan ketika Gunung Lewotobi Laki-laki mengalami erupsi dahsyat warga kelabakan sehingga sebagian dari mereka memilih mengungsi ke Kabupaten Sikka.

Saat pendataan awal, bebernya, warga yang mengungsi ke Sikka hanya sebanyak 2.000 lebih orang.

Dirinya kemudian turun ke Sikka untuk memindahkan para pengungsi ke Desa Kobasoma dan Ile Gerong di Kabupaten Flores Timur.

Dengan begitu penanganan terhadap warga terdampak bisa dilakukan secara baik.

“Tapi terkait dengan data saya juga agak heran di sana (Sikka) juga datanya masih membengkak sampai dengan 3.000 lebih,” ujar Sulastri.

Data terkait korban bencana dikomentari dengan tidak proporsional ini, melukai perasaan warga yang terdampak bencana. Kalau warga tidak tercatat itu bukan kesalahan warga, akan tetapi kelemahan dan kebodohan dari pemerintah daerah. Kenapa bisa ada ribuan warga yang tidak tercatat. 

Komentar aneh dan arogan Pj Bupati diteruskan dengan mengatakan bahwa pihaknya sebagai Bupati telah menginstruksikan staf Pemkab aagar mendata warga yang mengungsi ke Sikka. Setelah didata mereka akan dipindahkan ke Flores Timur.

“Bukan berarti kami tidak percaya Pemkab Sikka, tetapi saya hanya membutuhkan data untuk dipilah. Korban di Sikka berapa, korban di sini (Flores Timur) berapa,” kata Sulastri berkilah.

“Sehingga pengalokasian dan pendistribusian segala bentuk bantuan bisa jelas,” tambah Sulastri mencoba membela diri. 

Padahal tugas mendata jumlah penduduk adalah tugas ASN sebagai pelayan masyarakat yang sudah digaji oleh negara dari uang rakyat. Para Kepala Daerah dipilih oleh rakyat bukan untuk mencaci maki rakyat yang seharusnya dilayani. Kepala Daerah harus santun dan memahami manusia di daerahnya yang terdampak bemcana. Kepala Daerah seharusnya melihat realitas yang terjadi dengan bijak. Sekaligus menjadi bahan evaluasi kelemahan data dan kemampuan catat ASN di Pemkab, bukan kemudian malah menyalahkan warga. 

Meski bernarasi yang diucapkan bukannya tidak percaya, akan tetapi seharusnya melihat perbedaan data ini sebagai hal yang serius pada lemahnya kemampuan mencatat dan memferivikasi kinerka Pemkab yang lemah dan bobrok dalam mengelola data penduduknya.

Sudah menjadi rahasia umum, jika bahkan data penduduk dan jumlah data penduduk bukanlah hal dijaga dan diterima dengan baik, akan tetapi malah dicurigai. Pengelolaan data penduduk oleh pemerintah yang aneh (Vijay)